Permasalahan di Balik Rencana Penerapan Sistem Remunerasi di Setjen DPR RI


Rencena penerapan remunerasi sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan yang hangat oleh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Namun  terkadang peristilahan remunerasi sendiri masih ada yang belum memahami bahkan ada yang tertukar antara remunerasi dan renumerasi.

Dari sudut pandang tata bahasa Indonesia kata remunerasi dan renumerasi ini memiliki arti yang jauh berbeda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dan Tresaurus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, remunerasi mempunyai arti pemberian hadiah (penghargaan atau jasa), bayaran, imbalan, kompensasi, atau upah sedangkan renumerasi adalah penomoran kembali.   Remunerasi PNS tersebut dimaksudkan untuk mendorong agar menjadi SDM yang berkualitas, dan tidak pindah ke swasta, juga akan mengurangi KKN.

Ada lima prinsip yang akan diterapkan dalam reformasi sistem remunerasi yaitu:

  1. Sistem merit, yaitu penetapan penghasilan pegawai berdasarkan harga jabatan;
  2. Adil, dalam arti jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang lebih tinggi, dibayar lebih tinggi;
  3. Layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (bukan minimal);
  4. Kompetitif, di mana gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi yang sama di sektor swasta, guna menghindari brain drain;
  5. Transparan, dalam arti PNS hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi.

Rencananya,  Setjen DPR RI tahun 2013 akan menerapkan sistem remunerasi untuk meningkatkan kinerja Setjen DPR RI.  Untuk merealisasikan rencana tersebut telah dilakukan persiapan dan simulasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan  Bagian kepegawaian  kepada para pejabat Eselon II, III, dan IV dengan mengundang pembicara dari Kementrian PAN dan RB mengenai kelas jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional umum.

Apa saja keuntungan, kerugian dan permasalahan  yang kemungkinan muncul akibat diterapkannya sistem remunerasi di Setjen DPR RI ini, berikut ulasannya secara sekilas

Keuntungan:

  1. Dengan SK remunerasi, maka di Setjen DPR RI  tidak ada lagi bermacam-macam SK atau surat tugas, karena pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tugas dan fungsi tidak boleh lagi dibuat SK/ST, dengan demikian  masing-masing unit kerja tidak memungkinkan lagi meng create SK/Surat Tugas untuk menambah pendapatan dari setiap pekerjaan yang dilakukan
  2. Penerimaan (take home pay) masing-masing pejabat atau staf nominalnya jelas, terbuka dan transparan (meski berpeluang menimbulkan kecemburuan)

Kerugian dan Permasalahan yang akan Timbul:

  1. Disparitas yang tinggi antara total remunerasi yang diterima penjabat di Alat Kelengkapan Dewan  dan di luar AKD untuk jabatan/eselon yang sama, juga  dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang tinggi

Pemecahan Masalah:

About these ads

Posted on 25/10/2012, in Gosip Hot Kebijakan PNS. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: